Diketahui, guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) itu menggelar demo demi menuntut status PPPK mereka yang telah lulus seleksi.
Para guru tersebut mengaku diancam dipecat pihak sekolah jika tetap nekad menggelar unjuk rasa. Hal ini bertentangan dengan perkataan Kepala BKPSDM Padang yang menyatakan tidak ada intimidasi apapun.
“Kepala BKPSDM berkoar-koar kepada para guru agar tidak ada intimidasi apa pun. Tetapi para guru diintimidasi oleh kepala sekolah dengan ancaman akan dipecat agar tidak melakukan demo ke DPRD Padang. Ini tidak sesuai dengan perkataan Kepala BKPSDM, ” kata Koordinator Aksi Damai FGLPG PPPK Kota Padang, Selasa (23/8/2022).
Imbron menegaskan, ratusan guru yang ikut demo hanya meminta kejelasan kepada Pemko Padang perihal formasi PPPK untuk guru yang sudah lulus passing grade.
“Kalau bukan kepada anggota DPRD, kepada siapa lagi kami mengadu, ” pintanya.
Beberapa waktu lalu, Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Kepala BKPSDM, Arfian telah menemui Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
Hendri Septa dan Arfian menanyakan langsung tentang penghapusan tenaga honorer dan solusinya.
“Kita sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri PAN-RB. Kita akan perjuangkan 1.228 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas yang ditetapkan, " imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri PAN-RB Rini Widyantini berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada Deputi agar masalah dapat diselesaikan.(**)
Suharyadi 
