PADANG-Tim Riset Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transimigrasi (Kemendes PD TT) yang beranggotakan Tim Penelitian di bawah naungan LP2M UNP, berhasil menembus beratnya medan pada dua desa tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan (Kabupaten Solok Selatan) dan Desa Matotonan Siberut Selatan (Kabupaten Kepulauan Mentawai). Kegiatan penelitian yang berjudul: “Strategi Meningkatkan Kinerja Pendamping Desa dalam rangka Mendukung Keterpaduan Program Perencanaan Pembangunan Desa” yang dilakukan sejak minggu pertama November 2021.
Ketua Tim Riset Kemendes PD TT dari UNP Dr. Erianjoni, M.Si, mengatakan “bahwa kegiatan penelitian ini dilakukan pada lima desa di Sumbar, yang terkategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Untuk dua medan terberat ini Tim membuat perencanaan yang matang, terkait dengan buruknya cuaca dan kondisi wilayah yang terpelosok, kami menggunakan jasa mobil double gardan dan menyewa pompong atau tempek, karena begitu sulit dan beratnya medan, alhamdulillah tim berhasil mengumpulkan data dan mendapat untuk program hilirasi riset untuk pengabdian masyarakat dan tentunya rekomendasi untuk kebijakan Kemendes PD TT terkait dengan kineja Pendamping Dana Desa di desa yang dijadiikan fokus riset, ” tegas Dosen Sosiologi FIS UNP ini.
Baca juga:
Dikenang, Tentara Pendamping Belajar Daring
|
Dalam tim riset ini, yang bersifat terpadu terdapat ini, adar Dr. Erianjoni, M.Si (FIS), Dr. Kasmita, M.Pd (FPP), Dr. Anton Komaini, M.Pd (FIK), Rindang Ayu, M.Psi (FPK) dan Okki Trinanda, M.M (FE), selain itu dibantu oleh 3 orang enumerator lapangan berasal dari alumni pascasarjana UNP.
Selain itu tim riset ini juga sudah menuntaskan kegiatan risetnya di Nagari Sungai Abang (Kab. Padang Pariaman, Nagari Pariangan (Kab. Tanah Datar) dan Nagari VII Koto Talago (Kab. Lima Puluh Kota).
Salah seorang anggota Riset Dr. Anton Komaini, M.Pd, mengatakan “Desa tertinggal sangat ingin merubah kondisi mereka, maka mereka butuh dukungan berupa pembukaan akses jalan, listrik, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta lembaga lainnya termasuk perguruan tinggi, untuk ini diharapkan khususnya perguruan tinggi memberikan yang lebih besar dengan alokasi pendanaan khusus untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah tersebut” Kata Sekretaris LP2M UNP ketika dikonfirmasi Humas UNP.
Pada fase berikutnya, penelitian memasuki kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) di tataran pembuat kebijakan, yang akan menghadirkan dari pihak Kemendes PD TT, PMD Sumbar dan Kabupaten, pemerintah Nagari/ Desa, pendamping desa dan Tim peneliti sendiri. (rel)